BeritaTrend.id|– Rohil — Sejumlah wartawan dan pengelola media lokal di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, mulai menyuarakan kekecewaan.
Penyebabnya, anggaran kerja sama publikasi media yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rohil tahun anggaran 2025 dinilai sangat minim dan berdampak langsung pada keberlangsungan media lokal.
Perwakilan organisasi pers dan media menyebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyampaikan aspirasi.
Mulai dari audiensi dengan DPRD Rohil, khususnya Komisi B, hingga koordinasi langsung dengan Diskominfo.
Namun hingga kini, belum ada kejelasan terkait solusi maupun kepastian alokasi anggaran publikasi.
Salah satu pimpinan media lokal mengungkapkan, tahun 2025 menjadi periode paling sulit bagi dunia pers di Rohil.
Keterbatasan anggaran membuat operasional media semakin berat, bahkan untuk menutup biaya hosting tahunan media online.
“Ini masa paceklik. Untuk bertahan saja sudah sulit, apalagi menjaga kualitas dan profesionalitas media,” ujarnya.
Menurut para insan pers, kebijakan efisiensi anggaran yang dijadikan alasan tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak serius terhadap eksistensi media lokal sebagai penyampai informasi publik.
Atas kondisi tersebut, sejumlah organisasi jurnalis, pemilik perusahaan pers, kepala biro, dan wartawan sepakat mengajukan surat permohonan audiensi kepada Bupati Rokan Hilir.
Surat tersebut diserahkan pada Jumat (12/12/2025) melalui Sekretaris Diskominfo Rohil di Kantor Bupati.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Diskominfo Rohil, Juliandra, SH, menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti keluhan para insan pers.
“Saya baru dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Diskominfo. Aspirasi rekan-rekan pers akan segera saya koordinasikan dengan pimpinan,” kata Juliandra.
Sementara itu, tokoh pers Rohil, H. Dahrin, S.Sat, berharap Diskominfo dapat berperan aktif memfasilitasi pertemuan antara insan pers dan kepala daerah.
“Sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih, belum ada silaturahmi dengan insan pers. Audiensi ini penting untuk mencari solusi bersama,” ujarnya.
Para wartawan menilai dialog langsung dengan kepala daerah menjadi langkah strategis demi menjaga keberlangsungan media lokal serta memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi dan mitra pemerintah daerah.
