BeritaTrend.id. LABURA — Program andalan Presiden berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang akan membantu tumbuh kembang anak bangsa, kini justru menimbulkan polemik di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara.
Baru sepekan berjalan, fakta di lapangan menunjukkan tumpukan sisa makanan menumpuk di sudut-sudut ruang kelas.
Anak-anak tampak enggan menyentuh menu yang telah disiapkan. Piring-piring kembali ke dapur dalam keadaan nyaris utuh.
Suasana yang semestinya hangat dengan aroma makanan justru dihiasi keluhan dari para siswa hingga wali murid.
“Sisa semua, Pak. Anak-anak enggak doyan. Kalau pun makan, paling hanya sesuap dua suap,” keluh M. Siagian, salah satu wali murid di SD Negeri Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, saat ditemui BeritaTrend.
Keluhan tak hanya datang dari para orang tua.
Beberapa siswa yang dimintai keterangan mengaku menu yang disediakan “kurang sedap” dan tidak seperti makanan yang biasa mereka santap di rumah.
“Kurang enak, Kak. Enggak ada rasanya,” ujar seorang siswa kelas 5 sambil menunjukkan nasi dan lauk yang masih utuh di wadah makannya.
Tanpa Penyedap Rasa, Anak Kehilangan Selera
Ketika dikonfirmasi oleh tim media melalui pesan WhatsApp pada Minggu (22/6/2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Labura, Sartika, memberikan penjelasan yang tak kalah mencengangkan.
“Memang benar banyak makanan yang tersisa. Itu karena standar makanan kita zero mecin. Anak-anak sekarang sudah terbiasa dengan rasa yang gurih dari penyedap, jadi ketika kami sajikan makanan sehat tanpa MSG, mereka merasa hambar,” katanya.
Sartika menambahkan, seluruh menu yang disajikan telah melewati proses kurasi ketat oleh ahli gizi.
“Takaran gizi, rasa, dan porsi sudah diatur sesuai pedoman nasional,” ujarnya.
Namun di sisi lain, Sartika mengakui bahwa terdapat kendala pada sisi logistik.
Saat ini, hanya terdapat satu unit kendaraan distribusi untuk menjangkau 13 sekolah penerima manfaat yang tersebar dari TK hingga SMA sederajat di Kecamatan Kualuh Hulu.
“Kita hanya punya satu armada untuk distribusi 3000 porsi dari satu dapur umum. Idealnya dua unit kendaraan. Kadang makanan datang terlalu pagi atau terlalu siang,” tambahnya.
Rp10 Ribu per Porsi, Anggaran dari Pusat
Program MBG di Labura dibiayai penuh oleh BGN Pusat dengan alokasi Rp10.000 per porsi makanan.
Meski angka tersebut terdengar cukup ideal untuk satu kali makan, distribusi yang tak sinkron dengan waktu belajar dan pola makan anak menjadi kendala tersendiri.
“Kami sudah koordinasi dengan Pemkab. Ke depan jam distribusi akan disesuaikan dengan SPPG (Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi),” ujar Sartika.
Untuk SD kelas 1-3 dijadwalkan pukul 09.00 WIB, sementara SD kelas 4 hingga SMA pukul 12.00 WIB.
Rencana ke depan, kata Sartika, adalah membentuk SPPG di setiap kecamatan agar dapur umum tak lagi harus mengirim ke seluruh wilayah dari satu titik pusat saja.
Namun pertanyaan penting masih menggantung: sejauh mana program ini memahami realitas konsumsi dan budaya makan anak-anak di daerah?
Apakah tanpa melakukan edukasi rasa terlebih dahulu, makanan sehat bisa diterima begitu saja?
Program Gizi, Tanpa Pendekatan Sosial?
Pakar pendidikan anak dan gizi masyarakat menilai, program MBG idealnya tidak hanya soal menyiapkan makanan sehat, tetapi juga mengubah persepsi rasa anak-anak terhadap makanan sehat.
“Kalau anak-anak sudah terbiasa dengan makanan instan atau bermicin, tentu lidah mereka akan kaget. Program ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, tapi juga butuh pendekatan sosial dan edukasi rasa secara bertahap,” ujar Taufik Ridwan, ahli gizi komunitas dari Medan, kepada BeritaTrend secara terpisah.
Sementara itu, para orang tua berharap pemerintah tak hanya mengejar target angka porsi dan nilai gizi di atas kertas, namun benar-benar menyentuh kebutuhan dan kebiasaan lokal masyarakat.
“Apa gunanya makanan sehat tapi dibuang-buang. Sayang uang negara,” kata M. Siagian lirih.
