BeritaTrend.id. – MARTAPURA – Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bergerak cepat membentuk Koperasi Merah Putih di Kalimantan Selatan.
Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menyatakan target besar: seluruh koperasi telah berbadan hukum paling lambat akhir Juni 2025.
“Kita ingin koperasi ini menjadi tulang punggung ekonomi desa. Semua pihak harus bergerak cepat. Dengan dukungan kepala daerah hingga kepala desa, saya optimistis target ini tercapai,” ujar Yandri saat menghadiri musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Indrasari, Martapura Kota, Rabu (21/5/2025).
Program ini bukan sekadar formalitas. Koperasi Merah Putih adalah bagian dari strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
Dana pendirian bisa berasal dari dana desa, pemerintah daerah, hingga CSR. Namun, penggunaan dana desa dilarang jika sumber lain sudah tersedia.
“Koperasi ini bukan ajang bagi-bagi uang. Harus ada rencana bisnis. Kelayakan usaha dihitung. Modal bisa disalurkan lewat BRI, bahkan tanpa agunan. Plafonnya bisa tembus Rp3 miliar, tergantung regulasi,” tambah Yandri.
Banjar Siap Gaspol
Pemerintah Kabupaten Banjar menyatakan siap menyukseskan program ini.
Bupati Banjar Saidi Mansur menyambut positif inisiatif ini dan menegaskan dukungan penuh terhadap pembentukan koperasi dan Kelurahan Merah Putih di wilayahnya.
“Kami siap menyukseskan pembentukan Koperasi Merah Putih di Banjar. Ini bisa jadi motor penggerak ekonomi desa,” tegas Saidi.
Salah satu koperasi yang sudah dalam tahap finalisasi adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Merah Putih Martapura.
Bergerak di bidang simpan pinjam, pengolahan hasil pertanian, perdagangan bahan pokok, hingga pelatihan wirausaha, koperasi ini mengusung semangat gotong royong.
“Koperasi ini milik bersama. Semangatnya gotong royong dan ingin menjadi fondasi ekonomi warga,” ujar ketua panitia pembentukan koperasi.
Target Ambisius, Semangat Pancasila
Di Kalimantan Selatan, target pembentukan koperasi mencapai 1.871 koperasi desa dan 144 koperasi kelurahan.
Program ini selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi kerakyatan yang kuat, mandiri, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila.
