BeritaTrend.id. – Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar mempercepat implementasi program-program prioritas nasional yang menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto.
Permintaan tegas ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid, Senin (16/6/2025), dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Tomsi memaparkan bahwa hingga pertengahan Juni 2025, sejumlah program unggulan pemerintah pusat masih berjalan lambat di banyak daerah.
Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana sebanyak 191 Pemda belum mengusulkan lokasi lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tak hanya itu, dalam program pembangunan 3 juta rumah, masih ada 5 Pemda yang belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta 6 Pemda belum menetapkan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sementara dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), sebanyak 723 Puskesmas yang berada di bawah koordinasi Pemda tercatat belum menjalankan kegiatan tersebut.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga masih tersendat, dengan 3.875 desa atau kelurahan belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus.
Lambannya tindak lanjut juga terjadi pada program Sekolah Rakyat, di mana tercatat 189 Pemda belum mengajukan data usulan lahan pembangunan.
Padahal, menurut Tomsi, pembangunan dan operasional sekolah ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Pemda hanya diminta menyiapkan lahan dan tenaga pengajar.
“Kalau Sekolah Rakyat ini dibangun, yang diuntungkan adalah daerah itu sendiri. Anak-anak dari keluarga termiskin bisa sekolah gratis dan bahkan diasramakan. Hanya tinggal siapkan lahan,” tegas Tomsi.
Rakor ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi dari berbagai lembaga, seperti Plt.
Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, hingga Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto.
Hadir pula perwakilan dari Kementan, Kemendag, Bulog, Kejaksaan Agung, TNI/Polri, serta berbagai Pemda dari seluruh Indonesia secara daring.
Tomsi menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program-program ini adalah kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
