BeritaTrend.id. – Jakarta Rabu, 29 April 2025 – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk memprioritaskan sejumlah isu strategis dalam pembangunan daerah tahun 2026.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mengungkapkan beberapa langkah penting yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di wilayah ini.
Menurut Yusharto, penyusunan RKPD 2026 sangat krusial karena menjadi dokumen penghubung antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini juga akan menjadi panduan bagi Pemda dalam melaksanakan program pembangunan di tahun mendatang.
Penanganan Kemiskinan Ekstrem Jadi Prioritas Utama
Salah satu isu yang sangat ditekankan adalah penanganan kemiskinan ekstrem. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Sulbar memiliki tingkat kemiskinan sebesar 11,21%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 8,57%.
Yusharto meminta Pemprov Sulbar untuk segera melakukan intervensi yang lebih terarah untuk mengurangi angka kemiskinan, dengan memanfaatkan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
“Penanganan kemiskinan ekstrem di Sulbar harus dipercepat dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, serta memastikan program pengentasan kemiskinan yang ada berjalan dengan lebih efektif,” ujar Yusharto.
Pencegahan Stunting: Langkah Positif dari Sulbar
Selain kemiskinan, masalah stunting atau tengkes juga menjadi perhatian. Meski begitu, Yusharto mengapresiasi usaha Sulbar dalam menurunkan prevalensi stunting.
Provinsi ini berhasil mengurangi angka stunting berkat pendekatan konvergensi yang melibatkan intervensi gizi, peningkatan sanitasi, dan edukasi masyarakat secara menyeluruh.
“Upaya ini patut diapresiasi. Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, Sulbar telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menanggulangi tengkes,” tambahnya.
Revitalisasi Tata Ruang dan Kemudahan Investasi
Tak hanya fokus pada aspek sosial, Kemendagri juga mendorong Sulbar untuk menyempurnakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar lebih efektif dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan penataan kawasan strategis.
Kemendagri menilai pentingnya revisi peraturan daerah terkait RTRW untuk memastikan sinkronisasi kebijakan sektoral.
Selain itu, Yusharto juga mendorong Pemprov Sulbar untuk mengintegrasikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS), yang akan mempermudah proses berusaha dan menarik investasi ke daerah.
Sinergi Program Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Yusharto mengingatkan pentingnya sinergi antara Pemda Sulbar dengan program-program prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan memperkuat kemandirian pangan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal.
“Pemprov Sulbar diharapkan segera melakukan pendataan penerima manfaat MBG dan memberdayakan petani serta peternak lokal, agar pangan bergizi dapat tersedia dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Tak kalah penting, Kemendagri juga mengajak Pemprov Sulbar untuk fokus pada pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Yusharto menekankan agar Pemda segera menetapkan regulasi terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sangat penting bagi Pemda untuk memastikan pelayanan izin Persetujuan Bangunan Gedung selesai dalam waktu sepuluh hari kerja, agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera memiliki rumah yang layak huni,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Kemendagri berharap Pemprov Sulbar dapat mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
