BeritaTrend.id. – Nabire Jum’at, 9 Mei 2025 – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Pesan strategis ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam gelaran Musrenbang RKPD Papua Tengah di Nabire, Kamis (8/5/2025).
Mendorong Kemandirian dan Ketahanan Fiskal Daerah
Dalam paparannya, Yusharto menekankan bahwa peningkatan PAD bukan hanya untuk memperbesar pundi-pundi penerimaan daerah, tetapi juga sebagai fondasi membangun kemandirian fiskal.
Hal ini menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta menurunkan ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Pemerintah daerah yang masih bergantung pada dana pusat harus mulai menggali potensi lokal secara inovatif dan strategis,” ujar Yusharto.
Sektor Unggulan Papua Tengah: Perikanan hingga Kopi
Kemendagri menyoroti beberapa sektor potensial yang dapat menjadi motor penggerak PAD Papua Tengah, seperti:
- Perikanan laut, khususnya komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan tongkol.
- Pertanian dan perkebunan, termasuk komoditas kopi yang dinilai punya prospek ekspor.
- Pertambangan, yang jika dikelola secara berkelanjutan, dapat memberi kontribusi besar terhadap PAD.
“Sektor-sektor ini harus dikelola secara strategis dan terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah,” tambah Yusharto.
Papua Tengah Masih Bergantung pada Transfer Pusat
Merujuk pada data anggaran 2024, sekitar 60 persen pendapatan Papua Tengah masih berasal dari Transfer ke Daerah (TKD).
Ini menempatkan Papua Tengah dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal lemah.
“Hal ini yang perlu kita benahi bersama agar PAD Papua Tengah dapat ditingkatkan,” tegasnya.
Perencanaan Anggaran Harus Efisien dan Terpadu
Selain peningkatan PAD, Kemendagri juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja daerah dan integrasi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.
Hal ini guna mencegah defisit kas dan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat sasaran.
