BNPP Tak Kalah Mentereng, Layanan PLBN Dapat Predikat Prima
Dalam kesempatan itu, Tito juga memaparkan capaian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Realisasi belanja BNPP tahun 2024 tercatat Rp231,63 miliar atau 98,01 persen dari pagu. BNPP juga mendapat opini WTP ke-11 kalinya secara beruntun.
Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional BNPP dari Bappenas tercatat di angka 98,23.
Sementara Indeks Reformasi Birokrasi naik dari 70,08 menjadi 73,88.
Tak hanya itu, layanan publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diganjar predikat “Prima” oleh Kementerian PANRB.
Anggaran 2026 dan Harapan Mendatang
Tito menyebutkan, pagu indikatif Kemendagri tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun.
Namun, melihat kebutuhan yang ada, pihaknya mengusulkan tambahan Rp3,14 triliun.
Untuk BNPP, pagu indikatif tahun depan adalah Rp131,11 miliar dengan usulan tambahan Rp235,18 miliar.
“Kami apresiasi Komisi II DPR RI yang terus mengawal dan mengawasi kinerja Kemendagri dan BNPP,” kata Tito.
Rapat juga turut dihadiri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono dan Ketua DKPP Heddy Lugito. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima.
