Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Tangkap Anggota DPRD Muara Enim, Sita Alphard dari Dugaan Suap

BeritaTrend.id|– Palembang. Rabu, (18/02/26). – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menangkap dua orang terkait dugaan pemberian uang sekitar Rp1,6 miliar yang berhubungan dengan pencairan uang muka proyek pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Muara Enim.

Penangkapan ini menandai babak baru pengusutan dugaan korupsi proyek infrastruktur daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Dua orang yang diamankan berinisial KT, seorang anggota DPRD Muara Enim, serta RA yang merupakan anak dari KT.

Keduanya diduga menerima aliran dana dari pengusaha atau rekanan proyek terkait pencairan uang muka kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu di Kecamatan Tanjung Agung.

Menurut sumber penyidik, dana tersebut berasal dari proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dengan nilai kontrak sekitar Rp7 miliar.

Penyidik menduga sebagian uang itu kemudian digunakan untuk membeli kendaraan mewah jenis Toyota Alphard berwarna putih dengan pelat nomor B 2451 KYR.

Penggeledahan Tiga Lokasi

Setelah penangkapan, tim penyidik melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda di wilayah Muara Enim.

Lokasi tersebut meliputi dua rumah milik saksi KT di kawasan perumahan Greencity Desa Muara Lawai serta satu rumah saksi lainnya di kawasan Pasar II.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita satu unit mobil Alphard putih yang diduga dibeli dari dana hasil pemberian, sejumlah dokumen, perangkat elektronik berupa telepon genggam, serta berbagai surat yang dinilai berkaitan langsung dengan perkara.

Pemeriksaan Saksi dan Pengembangan Kasus

Hingga kini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 10 saksi untuk menelusuri aliran dana serta keterlibatan pihak lain. Kejaksaan menyatakan proses penyidikan masih terus berkembang.

Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan akan diperluas hingga jajaran pemerintah daerah, termasuk pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proyek tersebut.

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran pembangunan.

Proyek irigasi yang semestinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kini justru menjadi sorotan karena dugaan praktik penyimpangan.

Penyidik menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara secara profesional dan terbuka, sekaligus menelusuri potensi kerugian negara serta pihak yang turut menikmati aliran dana.