BeritaTrend.id. – Tangerang Rabu, 07/05/25. – Polemik dugaan Kepala Desa Kemeri, Kecamatan Kemeri, Kabupaten Tangerang yang disebut-sebut jarang ngantor kembali menjadi sorotan.
Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten, Syamsul Bahri, menyayangkan langkah klarifikasi yang dilakukan oleh Kades Kemeri, Suhud, melalui media lain, bukan kepada media yang pertama kali memberitakan.
Dalam pernyataannya kepada media, Syamsul menegaskan bahwa tindakan Suhud yang memberikan klarifikasi kepada media Metrosiar dinilai tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Ia menyebut bahwa hak jawab seharusnya diberikan kepada media yang pertama kali menyebarkan berita, bukan ke media lain yang tidak terlibat sejak awal.
“Kepala desa seharusnya paham, bahwa dalam kode etik jurnalistik terdapat hak jawab. Jika berita tidak sesuai fakta, panggil wartawan yang bersangkutan, duduk bersama, dan sampaikan hak jawab melalui media yang pertama kali menayangkan. Bukan malah klarifikasi ke media lain yang tidak tahu duduk perkaranya,” ujar Syamsul Bahri.
Sebelumnya, Suhud dalam klarifikasinya di media Metrosiar mengaku tidak sedang menghindar, melainkan tengah menghadiri rapat resmi di PLTU Lontar.
Namun klarifikasi tersebut justru menuai respons keras dari insan pers, termasuk GWI Banten.
Syamsul Bahri pun mendesak pemerintah Kecamatan Kemeri dan Pemerintah Kabupaten Tangerang agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Desa Kemeri.
“Kami minta pemerintah daerah untuk turun tangan. Jangan-jangan ada yang ditutupi. Ini demi transparansi dan pelayanan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Kartusi yang merupakan Kabidkam DPP Perkumpulan Trisula Bakti Nusantara, juga mengaku kesulitan menemui Kepala Desa Kemeri.
“Saya sudah tiga kali ke kantor desa, pintunya memang terbuka tapi kadesnya tidak pernah ada. Saya mau konfirmasi langsung tapi selalu gagal,” ucap Kartusi.
Polemik ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait profesionalitas dan transparansi pelayanan publik di Desa Kemeri.
Publik kini menantikan langkah tegas dari pemerintah daerah agar persoalan ini tidak terus bergulir liar di tengah masyarakat.
