BeritaTrend.id.|– Malang – Media sosial kini bukan sekadar tempat berbagi kabar, tetapi juga menjadi ladang perburuan bagi para penipu berkedok penyedia lowongan kerja luar negeri.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengungkapkan bahwa Facebook menjadi salah satu kanal utama penyebaran iklan kerja ilegal yang kerap menjerat pekerja migran Indonesia (PMI).
“Banyak yang berangkat tidak lewat jalur resmi, alias ilegal,” ujar Leontinus saat ditemui beritatrend.id di Malang, Jawa Timur, Jumat, 8 Agustus 2025.
“Makin saya diskusi dengan orang-orang, makin kelihatan besarnya masalah ini. Oh ternyata udah ada begini,” imbuhnya.
Fenomena ini bukan sekadar cerita. Ia mencontohkan, baru-baru ini dirinya bertemu korban penipuan yang bekerja di Myanmar.
Mereka terjerumus setelah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi yang dipromosikan lewat Facebook.
Namun, setibanya di luar negeri, yang menanti bukanlah janji manis, melainkan jebakan kerja ilegal dan penipuan daring.
Minim Skill, Rentan Terjebak
Leontinus menilai, salah satu akar masalah yang membuat PMI rentan menjadi korban adalah keterampilan yang kurang memadai.
“Banyak PMI bermasalah karena skill-nya memang belum cukup. Mereka tidak paham budaya negara tujuan, dan keterampilan kerja masih tertinggal jauh,” ujarnya.
Menurutnya, pekerjaan di luar negeri semakin menuntut tenaga kerja yang memiliki skill level menengah hingga tinggi (mid to high).
Tanpa bekal tersebut, PMI rawan mendapatkan posisi kerja dengan kondisi buruk, upah rendah, atau bahkan terjebak dalam skema kerja ilegal.
“Skill ini penting. Kita ingin mendorong agar semakin banyak PMI yang punya keterampilan di level medium dan high, supaya lebih kompetitif dan terlindungi,” tegas Leontinus.
Literasi Digital Jadi Kunci
Selain keterampilan kerja, literasi digital juga menjadi sorotan.
Kemampuan untuk membedakan informasi asli dan palsu, memahami risiko penipuan daring, serta mengenali jalur resmi penempatan PMI dinilai mutlak diperlukan.
Pemerintah, kata Leontinus, tengah mengupayakan pelatihan yang tidak hanya fokus pada keahlian teknis, tetapi juga kemampuan adaptasi budaya dan pengetahuan hukum negara tujuan.
“Kalau skill dan literasi meningkat, peluang untuk tertipu akan jauh berkurang,” ujarnya.
