BeritaTrend.id. – Jakarta Selasa, – 6 Mei 2025. – Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) R. Narendra Jatna menegaskan komitmennya dalam menjaga kewibawaan negara serta menyelamatkan keuangan negara melalui penegakan hukum yang profesional dan akuntabel.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Rabu (6/5).
Dalam pemaparannya, JAM-Datun mengungkap berbagai capaian strategis sepanjang periode 1 Januari 2024 hingga 30 April 2025.
Antara lain, penyelamatan dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp5,15 triliun, pendampingan hukum terhadap 7.091 perkara, serta penerbitan 391 pendapat hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga negara, instansi pemerintah, hingga BUMN/BUMD.
“Kami menjalankan fungsi pendampingan dan penegakan hukum tidak hanya untuk melindungi kepentingan negara, tetapi juga memastikan tata kelola yang transparan dan profesional,” ujar JAM-Datun.
Tak hanya capaian, JAM-Datun juga menyoroti arah strategis dan program prioritas Kejaksaan di bidang Datun untuk tahun 2025.
Di antaranya yaitu penempatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Dukungan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi, serta penguatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui layanan hukum.
Beberapa langkah konkret juga akan dilakukan, seperti penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk layanan hukum JPN.
Penguatan struktur organisasi JAM-Datun, hingga penyamaan kualitas dan persepsi hukum di seluruh Indonesia.
Komisi III DPR RI memberikan apresiasi atas kontribusi nyata JAM-Datun dalam mendukung program strategis nasional.
Utamanya dalam bidang infrastruktur, energi, pangan, dan transformasi digital. DPR mendorong Kejaksaan untuk terus meningkatkan kapasitasnya menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks di era globalisasi.
Mengakhiri sesi RDP, JAM-Datun kembali menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan hukum.
“Kami akan terus hadir sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum perdata dan tata usaha negara yang berkeadilan,” tutupnya.
