BeritaTrend.id.– Jakarta Selasa, 13 Mei 2025 – Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Macodompis, akhirnya angkat bicara terkait video yang tengah viral di media sosial, platform Instagram melalui tautan https://www.instagram.com/reel/DJjUHQqTf-R/ menuai perhatian publik.
Serta menanggapi saran dari pemerhati hukum IrJend. Pol. (Purn.) Adv. Dr. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. yang dimuat di portal BeritaTrend.id.
Macodompis menegaskan bahwa digitalisasi pertanahan yang tengah digencarkan oleh pemerintah bukan hanya sekadar inovasi pelayanan publik, namun merupakan strategi jangka panjang untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
“Digitalisasi sertifikat tanah ini bukan hanya soal kemudahan layanan, tapi juga sebagai langkah nyata untuk keamanan hukum. Ini adalah upaya strategis untuk melawan praktik mafia tanah dan mencegah masyarakat menjadi korban penipuan atau harapan palsu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Harison, saat dihubungi beritatrend.id
Imbauan: Waspadai Informasi Tak Resmi
Menanggapi maraknya konten viral dari berbagai akun independen di media sosial, Harison mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi.
Ia mengingatkan bahwa tidak semua konten yang beredar di dunia maya memiliki dasar hukum dan kebenaran yang jelas.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Jika ingin mendapatkan kepastian, sebaiknya langsung menghubungi atau mengikuti akun resmi dari Kementerian ATR/BPN,” tambahnya.
Apresiasi untuk Saran Konstruktif
Terkait pandangan dari tokoh pemerhati hukum Ronny Sompie, Harison menyampaikan apresiasi tinggi.
Pemerintah, ujarnya, terbuka terhadap masukan publik yang bersifat konstruktif demi kesuksesan transformasi digital di bidang pertanahan.
“Setiap kritik dan saran kami catat sebagai bagian dari evaluasi. Tujuan kami jelas: mewujudkan sistem pertanahan yang transparan, efisien, dan akuntabel,” pungkasnya.
Transformasi Digital Pertanahan: Sebuah Keniscayaan
Dengan hadirnya sertifikat tanah elektronik, pemerintah berharap dapat mempercepat layanan, menekan praktik korupsi, serta memberantas keberadaan mafia tanah yang selama ini meresahkan.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menciptakan birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Ikuti informasi resmi Kementerian ATR/BPN melalui kanal:
- Instagram: @atrbpnri
- Twitter: @atr_bpn
- Website: www.atrbpn.go.id
