𝘽𝙚𝙧𝙞𝙩𝙖𝙏𝙧𝙚𝙣𝙙.𝙞𝙙.| – Jakarta – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal mafia pangan yang menguasai beras nasional merupakan sinyal bahaya bagi bangsa.
Data resmi menunjukkan 92 persen stok beras dikuasai swasta, sementara Bulog hanya mengendalikan sekitar 8 persen atau 4 juta ton.
Kondisi timpang ini membuat ruang intervensi pemerintah sangat terbatas.
Menurut Haidar, memberantas mafia pangan tidak bisa hanya diserahkan kepada Presiden atau Bulog.
Seluruh kementerian dan lembaga terkait wajib bergerak bersama.
Kementan menjaga produksi, Kemendag mengatur distribusi dan impor, Kementerian BUMN memperkuat Bulog, Kemenkeu menyiapkan anggaran, Kemenko Perekonomian mengoordinasikan strategi, Kemendagri mengawal stabilitas daerah, dan Bapanas menjadi komando utama cadangan serta distribusi pangan.
“Kalau semua bergerak serentak, mafia pangan akan kehilangan ruang, termasuk bagi oknum pejabat maupun aparat yang ikut bermain,” tegas Haidar Alwi.
Mafia Beras Bersembunyi di Balik Pasar
Haidar mengingatkan praktik manipulasi data panen, izin impor yang diperdagangkan, hingga kebocoran stok Bulog ke swasta kerap terjadi berulang.
Mafia pangan menurutnya bukan hanya pengusaha besar, tetapi juga melibatkan oknum pejabat dan aparat.
“Jika Presiden Prabowo sudah menyoroti langsung, berarti ini bukan isu kecil. Mafia pangan adalah ancaman nyata bagi kedaulatan bangsa,” ucapnya.
Teknologi dan Koperasi Desa Jadi Kunci
Haidar mengusulkan pembentukan Bank Data Pangan Nasional berbasis AI dan blockchain untuk memutus ruang gelap mafia.
Setiap transaksi padi hingga beras akan tercatat real time dan sulit dimanipulasi.
Bulog, lanjutnya, harus naik kelas menjadi Bulog 4.0, di mana setiap karung beras diberi QR code untuk melacak asal gabah, lokasi giling, hingga jalur distribusi.
“Kalau distribusi sudah transparan dan digital, mafia akan kehilangan senjata utamanya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koperasi pangan digital berbasis desa agar petani bisa menjual hasil panen langsung ke Bulog atau pasar tanpa tengkulak.
Selain itu, desa perlu memiliki Cadangan Beras Desa (CBD) Mandiri sebagai lumbung lokal agar rakyat tak selalu bergantung pada pasokan pusat.
Polri Presisi Ikut Jawab Tantangan Pangan
Haidar Alwi mengapresiasi peran Polri melalui program Presisi yang sudah sukses meningkatkan produksi jagung hingga sembilan persen nasional.
Ia menilai keberhasilan ini bisa diperluas ke sektor padi dan beras.
“Dengan pengawasan Polri, distribusi beras bisa lebih transparan, permainan harga dapat diputus, dan rakyat kecil bisa membeli beras dengan harga wajar,” jelasnya.
Haidar menyebut kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo membawa Polri ke level baru: bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberi kontribusi nyata pada pangan rakyat.
“Kapolri Listyo Sigit layak disebut sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa, karena mampu menghadirkan polisi humanis yang benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
