BeritaTrend.id.|– Dari Jakarta hingga Paris, dari Kathmandu hingga Manila, dunia kembali bergejolak.
Gedung parlemen terbakar, perdana menteri dipaksa mundur, jutaan warga turun ke jalan.
Sekilas, pemandangan ini mengingatkan pada revolusi besar di abad lalu. Namun, kali ini berbeda: yang ditantang bukan diktator, melainkan demokrasi itu sendiri.
Ilmuwan politik Samuel Huntington pernah mencatat “Gelombang Ketiga Demokratisasi” pada 1974–1990-an, ketika puluhan negara beralih dari otoritarian ke demokrasi.
Kini, protes justru meletus di negara-negara yang sudah lama menggelar pemilu. Frustrasi utama: elite politik korup, institusi kehilangan legitimasi, dan rakyat merasa suara mereka tidak didengar.
Di Indonesia, kemarahan rakyat dipicu tunjangan DPR Rp50 juta saat anggaran pendidikan dipotong.
Di Nepal, pemuda marah setelah pemerintah melarang media sosial. Di Filipina, aktivis melawan korupsi lewat “lifestyle policing” di TikTok.
Thailand menghadapi kebuntuan saat pemenang pemilu tak bisa berkuasa karena veto militer.
Bahkan Prancis, benteng demokrasi Barat, diguncang gelombang mogok “Block Everything”.
Fenomena ini menunjukkan krisis kepercayaan lintas benua.
Algoritma media sosial mempercepat penyebaran kemarahan, menjadikan protes lokal sebagai gerakan global.
Para ahli menyebutnya sebagai “respons imun demokrasi”—reaksi masyarakat sipil ketika institusi gagal bekerja.
Namun, tanpa reformasi nyata, protes bisa berubah jadi demam politik yang merusak.
Pertanyaan besarnya: apakah elite mau berubah, atau justru membiarkan jalanan menjadi parlemen terakhir rakyat?
Sejarah belum selesai ditulis. Yang pasti, dunia kini menyaksikan pertarungan untuk menyelamatkan jiwa demokrasi abad ke-21.
