BeritaTrend.id. – Tangerang Rabu, 11 Juni 2025 – Sebuah pernyataan kontroversial dari Wakil Walikota Serang dalam forum resmi bersama para kepala sekolah memicu reaksi keras dari insan pers.
Dalam video yang viral di media sosial, sang Wakil Walikota menyebut adanya “wartawan bodrex” dan “LSM abal-abal” serta memberikan tips menghadapi mereka, termasuk menyuruh agar wartawan menunjukkan “kartu A, B, dan C”.
Pernyataan tersebut langsung mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk dari Wakil Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Noven Saputera, S.H., yang menyebut pernyataan itu sebagai bentuk nyata upaya pembungkaman kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik.
“Setiap warga negara, termasuk wartawan, memiliki hak untuk mendapatkan serta menyebarluaskan informasi secara bebas dan bertanggung jawab,” tegas Noven.
Dengan nada geram, Noven menilai bahwa pemilihan kata yang tidak tepat itu justru menyesatkan publik.
“Kalau begitu, masyarakat biasa harus tunjukkan kartu apa saat ingin bertanya? Anda bicara seperti menyebut merek batu baterai, bukan menyampaikan panduan yang jelas. Sebagai pejabat publik, seharusnya Anda memberikan contoh komunikasi yang baik, bukan sekadar membuat sensasi agar viral,” tambahnya.
Noven menegaskan bahwa profesi wartawan bukanlah “penjual obat bodrex”, melainkan bagian dari sistem kontrol sosial dalam demokrasi.
Ia menyoroti bahwa upaya pengkotak-kotakan insan pers dapat mencederai prinsip dasar negara hukum dan demokrasi.
“Kami wartawan punya fungsi kontrol, bukan penjual toko obat. Apalagi setiap tahun ajaran baru selalu muncul isu-isu seperti ‘titipan siswa’, ‘kursi beli’, atau ‘jalur belakang’. Jangan justru wartawan yang dikriminalisasi ketika hendak mengungkap fakta,” tegasnya.
Sebagai penutup, FPII mengecam keras pernyataan Wakil Walikota Serang dan mendesaknya untuk segera melakukan klarifikasi serta permohonan maaf secara terbuka kepada insan pers.
“Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Jangan rusak kepercayaan publik hanya karena pernyataan sembrono. Pers bukan musuh, justru mitra dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas KKN,” pungkas Noven.
