Publik Desak Gubernur Tegakkan Meritokrasi
Uji kompetensi seleksi JPTP telah dimulai sejak Selasa, 17 Juni 2025, dan dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan komitmennya terhadap integritas seleksi berbasis meritokrasi.
“Kami apresiasi Gubernur yang berkomitmen menjaga objektivitas seleksi. Ini ujian integritas birokrasi kita,” kata seorang pejabat Pemprov.
Sebelumnya, BKD Maluku telah merilis pengumuman hasil seleksi administratif lewat surat resmi bernomor 03/Peng/PenselJPTP/2025 pada 14 Juni 2025.
Panitia seleksi menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara profesional dan akuntabel.
Namun, dua jabatan yang diperpanjang masa pendaftarannya, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda serta Direktur RSUD dr. M. Haulussy, menunjukkan masih minimnya minat SDM kompeten untuk posisi strategis.
ASN dan Ancaman Politisasi Jabatan
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan tinggi hanya bisa diisi melalui seleksi terbuka dan berbasis kualifikasi, bukan pendekatan politik.
Namun dalam praktiknya, jabatan publik masih rentan terhadap intervensi.
“Gubernur harus netral. Sekwan bukan sekadar jabatan administratif, tapi simbol integritas kelembagaan legislatif,” tegas seorang pengamat kebijakan publik di Ambon.
Masyarakat kini menanti langkah tegas Gubernur Maluku dalam menegakkan merit system.
Integritas birokrasi hanya bisa ditegakkan jika semua pihak konsisten menjauhi praktik transaksional.
