Daerah  

Dugaan Penyelewengan Dana BUMDes di Labusel, Program Ternak Kambing Desa Bunut Disorot

BeritaTrend.id|Kota Pinang — Program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digulirkan pemerintah pusat kembali menuai sorotan.

Di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), pengelolaan dana BUMDes tahun anggaran 2025 diduga tidak berjalan transparan dan menyisakan sejumlah kejanggalan.

Sejumlah warga menilai program pengadaan ternak kambing yang dibiayai dari anggaran ratusan juta rupiah itu justru menyimpang dari tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Seharusnya dana BUMDes ini untuk ketahanan pangan sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2021, tapi di sini justru seperti dikelola tertutup, bahkan terkesan untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 10 April 2026.

Warga juga mengungkapkan dugaan bahwa ternak kambing yang menjadi bagian dari program tersebut kini tidak lagi jelas keberadaannya.

Beberapa ekor kambing disebut telah dijual ke luar daerah dengan alasan terserang penyakit.

“Iya bang, setahu kami kambing itu sudah dijual, ada yang ke daerah Banten, bahkan ada yang diberikan ke salah satu kepala dusun. Alasannya karena sakit,” kata warga lainnya berinisial HK.

Kondisi ini memicu kecurigaan masyarakat terkait akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes yang dipimpin oleh Ketua BUMDes, Rulis Anjas Nasution.

Warga menilai pengelolaan yang tertutup serta minimnya laporan terbuka menjadi indikasi adanya dugaan penyimpangan anggaran.

“Pengurus BUMDes terkesan semena-mena. Ini uang rakyat, harusnya dikelola dengan baik. Kami berharap aparat terkait turun tangan untuk mengusut tuntas,” kata seorang warga.

Hingga berita ini diturunkan, Pelaksana Jabatan (Pj) Kepala Desa Bunut, Agus Panjaitan, serta Ketua BUMDes Rulis Anjas Nasution belum memberikan keterangan resmi.

Upaya konfirmasi yang dilakukan belum mendapatkan respons.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola dana desa yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, namun justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

(U SILALAHI)*

Exit mobile version