BeritaTrend.id. – Jakarta – Pemerintah Arab Saudi dipastikan tidak menerbitkan visa haji furoda untuk musim haji 1446 H/2025 M.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyampaikan keprihatinan mendalam atas nasib calon jemaah haji asal Indonesia yang gagal berangkat akibat kebijakan ini.
Dini menegaskan bahwa negara harus hadir dan tidak abai dalam melindungi hak-hak jemaah.
“Negara harus memastikan jemaah tidak menjadi korban dua kali. Saya akan turun langsung menemui mereka,” ujar Dini dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (2/6/2025).
Politisi NasDem ini menilai perlunya perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan haji furoda yang merupakan skema non-kuota di luar jalur resmi pemerintah.
Ia mendesak agar sistem pengawasan terhadap penyelenggara haji non-kuota diperketat dan dijalankan secara sistemik.
Lebih lanjut, Dini menyatakan akan mengunjungi para calon jemaah haji yang terdampak secara langsung.
Ia juga mendorong agar hak-hak mereka dikembalikan, termasuk pengembalian dana dan pendampingan hukum.
“Kasus ini jadi peringatan penting bagi semua pihak. Penyelenggaraan haji non-kuota harus transparan dan akuntabel. DPR siap menjembatani sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha haji untuk menyusun protokol mitigasi dan perlindungan konsumen yang lebih kuat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Komisi VIII DPR RI juga akan segera memanggil Kementerian Agama untuk meminta klarifikasi resmi.
Dini menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan dan harus menindak tegas penyelenggara yang lalai atau melanggar aturan.
“Kami akan panggil pihak Kemenag dan otoritas terkait untuk meminta penjelasan. Penegakan hukum terhadap penyelenggara yang bermasalah harus ditegakkan agar tak ada lagi ketidakpastian bagi jemaah,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BP Haji sekaligus Sekretaris Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, telah memastikan bahwa visa haji furoda tahun ini tidak akan dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi.
Ia memperingatkan agar masyarakat tidak tertipu oleh oknum yang menjanjikan visa non-kuota menjelang puncak haji.
