BeritaTrend.id. – Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama 13 tahun terakhir telah menjadi pilar utama dalam menjaga etika dan integritas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Hal itu disampaikan saat peringatan HUT ke-13 DKPP yang digelar di Gedung Pusat DKPP RI, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
“Setiap tahapan pemilu dan pilkada harus berlangsung secara profesional dan berintegritas. DKPP adalah garda terdepan dalam memastikan hal tersebut,” ujar Ribka dalam sambutannya.
790 Aduan Sepanjang 2024, Bukti Dinamika Demokrasi Meningkat
Ribka mengungkapkan, sepanjang tahun 2024 DKPP telah menerima sekitar 790 aduan pelanggaran kode etik, dan memeriksa 983 penyelenggara pemilu.
Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan serta semakin kompleksnya pelaksanaan demokrasi di tanah air.
“Peran DKPP sangat strategis dalam menjaga kepercayaan publik melalui penegakan integritas dan etika penyelenggara pemilu,” tegasnya.
Melalui berbagai putusan yang tegas dan transparan, DKPP dinilai berhasil membangun citra sebagai lembaga yang menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan independensi.
Menuju Pemilu Modern: Perlu Sinergi dan Reformasi Regulasi
Ribka juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga pemilu guna memperkuat sistem demokrasi di masa depan.
Menurutnya, pemilu yang adil, transparan, dan bermartabat hanya bisa terwujud dengan pembenahan menyeluruh terhadap regulasi dan peningkatan profesionalisme penyelenggara.
“Pemilu bukan sekadar sah secara hukum, tapi juga harus mendapatkan legitimasi publik melalui proses yang adil dan dipercaya masyarakat,” tambahnya.
