BeritaTrend.id. – Jakarta Sabtu, 14/06/25. – Gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) menjadi sorotan nasional.
Acara ini dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, khususnya dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang kerap menghambat pembangunan dan arus investasi di Indonesia.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, menegaskan pentingnya sinergi antar kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).
Menurutnya, forum seperti ICI 2025 membuka ruang kolaborasi nyata dalam mengurai permasalahan agraria yang selama ini kompleks.
“Dengan kolaborasi lintas kementerian yang terkoordinasi oleh Menko IPK, kita bisa selaraskan upaya penyelesaian konflik pertanahan demi mendukung percepatan pembangunan nasional,” ujar Iljas saat ditemui usai acara pembukaan, Rabu (11/06/2025).
Konflik Lahan Jadi Tantangan Pembangunan Infrastruktur
Iljas juga menyebut bahwa konflik lahan masih menjadi tantangan besar, terutama dalam program strategis nasional seperti pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek investasi, hingga program transmigrasi.
Kepastian hukum atas tanah menjadi aspek krusial yang harus dijamin pemerintah demi mendorong iklim investasi yang sehat.
“Masalah lahan sering muncul dalam pengadaan tanah. Ini penting kita selesaikan dengan pendekatan kolaboratif agar pembangunan dan investasi tidak tersendat,” jelasnya.
Ia menambahkan, Ditjen PSKP Kementerian ATR/BPN memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas hukum atas hak tanah, baik dalam aspek administrasi maupun penyelesaian sengketa.
Apresiasi untuk Kemenko IPK
Iljas turut mengapresiasi langkah Kemenko IPK yang telah menginisiasi forum ICI 2025 sebagai wadah konsolidasi antar kementerian/lembaga.
Ia menyebut forum ini sebagai bentuk konkret kerja sama lintas sektoral yang selama ini dinanti-nantikan.
“Kami apresiasi inisiatif Menko IPK yang mampu menyatukan kementerian/lembaga untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan mendasar seperti konflik tanah,” tambah Iljas.
Ia berharap, sinergi ini tidak berhenti di forum semata, tetapi terus berlanjut dalam aksi nyata yang berdampak pada masyarakat.
