BeritaTrend.id. – Jakarta – Empat kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial, Senin (1/7).
Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk membahas pemutakhiran data sosial dan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, program prioritas nasional era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hadir dalam audiensi tersebut Bupati Boalemo Rum Pagau, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman, Bupati Jepara Witiarso Utomo, dan Bupati Jayapura Yunus Wonda.
Dalam forum tersebut, Gus Ipul menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam memperkuat basis data sosial ekonomi masyarakat.
“Presiden telah menginstruksikan agar seluruh data sosial dan ekonomi disatukan dalam satu sistem terintegrasi. Maka lahirlah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Tidak boleh lagi ada data yang tumpang tindih antar lembaga dan daerah,” ujar Gus Ipul.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menyebut, DTSEN akan diperbarui setiap tiga bulan.
Namun ia mendorong agar pemda melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap bulan. “Data ini yang nanti akan kita sinkronkan melalui Dinsos, agar intervensi program sosial tepat sasaran.
Masyarakat pun bisa berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos yang memiliki fitur usul dan sanggah,” jelasnya.
Gus Ipul juga memaparkan progres pelaksanaan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Tahun ajaran baru Juli mendatang akan menjadi awal operasional 100 titik rintisan Sekolah Rakyat dengan kapasitas 9.755 siswa, didampingi 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.
“Program ini tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tapi juga membangun kembali harapan keluarga miskin terhadap masa depan anak-anaknya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kemensos menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan program.
“Tahun ini kita targetkan 200 titik Sekolah Rakyat yang akan menampung hingga 20 ribu siswa,” ungkapnya.
Gus Ipul juga menyoroti fleksibilitas usia masuk SD dalam program ini.
“Tidak masalah anak usia 9 atau 10 tahun masuk kelas 1, karena sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan. Di sinilah negara harus hadir,” tandasnya.
Keempat bupati menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh Sekolah Rakyat di daerah mereka masing-masing.
