Chromebook Dibeli, Tapi Tak Dipakai
Selain aspek finansial, jaksa juga menyoroti efektivitas proyek pengadaan perangkat pendidikan tersebut.
Data dari menunjukkan fakta mencolok. Dari 1,6 juta unit Chromebook yang dibeli melalui proyek digitalisasi pendidikan, hanya sekitar 26 ribu unit yang benar-benar digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
Artinya, tingkat pemanfaatannya hanya sekitar 0,15 persen.
Jaksa menegaskan bahwa angka aktivasi perangkat yang mencapai 97 persen tidak mencerminkan penggunaan nyata dalam pembelajaran.
“Perangkat memang aktif secara sistem, tetapi tidak digunakan dalam proses belajar mengajar,” ujar jaksa.
Spesifikasi Rendah dan Potensi Pengadaan Ulang
Masalah proyek tidak berhenti pada rendahnya pemanfaatan perangkat.
Tim teknis dalam persidangan juga mengungkap bahwa spesifikasi Chromebook yang dibeli berada pada standar minimum, bahkan dinilai terlalu rendah untuk kebutuhan pembelajaran digital.
Kondisi ini memunculkan rencana pengadaan perangkat baru di masa mendatang—meskipun proyek sebelumnya belum memberikan hasil yang optimal.
Berdasarkan temuan tersebut, jaksa menyimpulkan proyek pengadaan Chromebook tidak mencapai tujuan utama digitalisasi pendidikan.
Dalam dakwaan, proyek ini bahkan dinilai sebagai “total loss”, karena manfaat yang diharapkan bagi proses belajar mengajar tidak tercapai.
Pola Kekuasaan yang Dipersoalkan Jaksa
Dari keseluruhan fakta persidangan, jaksa melihat adanya pola penggunaan kewenangan kementerian yang menyerupai praktik pengendalian perusahaan swasta.
Menurut jaksa, kewenangan publik yang dimiliki terdakwa diduga digunakan untuk membangun keuntungan pribadi—baik melalui aliran dana langsung maupun kenaikan nilai kepemilikan saham dalam jumlah sangat besar.
Persidangan perkara ini masih akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi dan pengujian bukti lain yang diajukan oleh jaksa maupun pihak pembela.
Kasus ini menjadi salah satu perkara yang paling disorot dalam agenda pemberantasan korupsi sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir.
