BeritaTrend.id|- Jakarta — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional,menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP).
Dukungan itu difokuskan pada penyediaan serta legalisasi lahan untuk proyek percontohan yang diinisiasi .
Dalam rapat koordinasi di kantor kementerian tersebut, Selasa, 7 April 2026, Ossy menyebut program ini memiliki dampak strategis, terutama dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus menekan potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurut dia, langkah awal yang perlu dilakukan adalah penentuan lokasi lahan oleh pihak PPPA.
Setelah itu, akan mengawal proses legalitas sesuai status tanah yang dipilih.
Ossy menjelaskan, mekanisme berbeda diterapkan tergantung jenis lahan. Tanah telantar dapat langsung ditangani oleh ATR/BPN.
Sementara lahan milik instansi lain—seperti militer, BUMN, atau pemerintah daerah—harus dipastikan berstatus “clean and clear” serta mendapatkan persetujuan pelepasan.
“Jika bukan tanah telantar, maka harus ada pelepasan sukarela kepada negara sebelum dimanfaatkan untuk program ini,” ujarnya.
Ia juga membuka opsi pemanfaatan lahan dari sebagai alternatif.
Program KPLP sendiri dirancang sebagai gerakan pemberdayaan perempuan berbasis komunitas melalui pengelolaan kebun pangan.
Selain meningkatkan gizi keluarga, program ini diharapkan mendorong kemandirian ekonomi perempuan.
Wakil Menteri PPPA, , menilai KPLP selaras dengan agenda pembangunan sumber daya manusia dalam Asta Cita, khususnya terkait kesetaraan gender.
Ia menyebut kebun pangan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana produksi, tetapi juga ruang edukasi bagi perempuan dan anak.
“KPLP bisa menjadi tempat belajar yang praktis, dari pemenuhan gizi hingga aktivitas produktif berbasis komunitas,” kata Veronica.
Rapat tersebut turut melibatkan perwakilan serta sejumlah pejabat teknis dari ATR/BPN untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
