BeritaTrend.id. – Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa pihaknya menargetkan capaian predikat A dalam SAKIP sebagai bagian dari komitmen membangun birokrasi yang profesional dan berdampak nyata.
“Tren nilai SAKIP kita terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Ini menjadi momentum yang harus kita kawal bersama agar predikat A bisa tercapai,” ujar Pudji saat membuka Webinar Nasional bertema Langkah-Langkah Menuju Predikat SAKIP A, Selasa (17/6/2025).
Tercatat, skor SAKIP Kementerian ATR/BPN naik dari 69,17 di tahun 2023 menjadi 70,54 pada 2024, keduanya dengan predikat BB (Sangat Baik).
Meski begitu, Sekjen ATR/BPN mendorong semua jajaran, baik di kantor pusat maupun daerah, untuk tak segan menyampaikan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan SAKIP.
“Kita tidak bekerja sendiri. Pusat siap membantu mencari solusi bersama. Jangan sampai ada mata rantai terputus,” tegasnya dalam forum yang turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, KemenPAN-RB, serta Bappenas.
Upaya konkret dilakukan dengan pengembangan fitur e-SAKIP dalam aplikasi SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan), sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
“Kita berharap, e-SAKIP bisa menjadi alat bantu penting dalam monitoring dan pelaporan kinerja, sehingga proses evaluasi menjadi lebih mudah, transparan, dan terukur,” jelas Andi.
SAKIP sendiri merupakan sistem yang mengintegrasikan manajemen kinerja dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.
Hal ini juga ditegaskan oleh Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Einstein Al Makarima Mohammad, yang mengatakan bahwa SAKIP bukan hanya soal nilai administratif, melainkan bagian dari transformasi menyeluruh tata kelola birokrasi.
Dalam webinar tersebut, Sekjen ATR/BPN hadir bersama Plt. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana dan Manajemen Risiko, Budi Santosa, serta Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin.
Webinar ini menjadi wadah sinergi lintas sektor demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
