APINDO Sumut Gelar FGD, Pengusaha Curhat Soal Izin & Premanisme

BeritaTrend.id. – Medan – Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tantangan dan Hambatan Serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Sumatera Utara”, Selasa (24/6/2025).

Diskusi berlangsung di Theater Room, Gedung Jati Junction Lantai 25, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan.

FGD ini digagas untuk menggali permasalahan riil yang dihadapi pelaku usaha di Sumut, mulai dari rumitnya perizinan, biaya logistik yang membengkak, hingga aksi premanisme yang meresahkan.

Wakil Ketua DPP APINDO Sumut, Ng Pin Pin menyebut forum ini merupakan inisiatif pertama yang digelar atas ide langsung dari Kapolda Sumut.

“Kami sambut baik inisiatif ini. FGD ini menjadi momentum penting untuk menggali akar persoalan para pelaku usaha di Sumut,” ujarnya dalam sambutan.

Ekonomi Global Tak Menentu, Sumut Perlu Antisipasi

Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Iman Gunadi mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi global masih membayangi.

Meski ketegangan dagang AS–Tiongkok mulai mereda, konflik di Timur Tengah masih menyumbang tekanan pada biaya dan harga komoditas.

“Sumatera Utara yang sangat tergantung pada sektor komoditas harus waspada terhadap dampak lanjutan dari konflik global,” katanya.

Namun, Iman menyebut inflasi Sumut hingga Mei 2025 masih terkendali, dan daya beli masyarakat terbilang stabil.

Target Investasi 53 Triliun, Pemerintah Daerah Optimis

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Faisal Arif Nasution mengungkapkan bahwa target investasi Sumut tahun ini mencapai Rp53 triliun.

Pada triwulan pertama, capaian investasi telah menyentuh angka Rp17,4 triliun.

“Kami optimis target tercapai, mengingat kawasan strategis seperti KEK Sei Mangkei, KIM, hingga kawasan wisata nasional memiliki potensi besar menarik investor,” jelasnya.

Faisal menyoroti bahwa permasalahan perizinan usaha banyak dipicu oleh kelengkapan dokumen dari pelaku usaha.

“Seringkali mereka menyerahkan ke konsultan, namun dokumen tidak lengkap. Forum seperti ini penting untuk menginventarisasi hambatan,” tambahnya.