BeritaTrend.id|– Labuhanbatu Utara — Suhu hubungan antara wartawan dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) mendadak memanas.
Penghapusan anggaran jasa pemberitaan media Tahun Anggaran 2026 disebut sejumlah jurnalis sebagai “pukulan telak” yang berpotensi memutus salah satu urat nadi ekonomi pers lokal.
Kebijakan itu disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Kadiskominfo Labura, Simon Barus, dalam perbincangan informal dengan awak media di Aekkanopan, Selasa (10/2/2026).
Dalam diskusi tersebut, ia menyebut keterbatasan anggaran membuat kerja sama publikasi media tak lagi bisa dipertahankan.
Pernyataan itu langsung memantik reaksi keras. Wartawan senior menilai keputusan tersebut bukan sekadar efisiensi, melainkan sinyal renggangnya hubungan pemerintah daerah dengan pers.
“Ini bukan cuma soal anggaran. Ini soal bagaimana pemerintah memperlakukan media sebagai mitra informasi publik,” ujar seorang wartawan yang hadir dalam pertemuan itu.
Selama bertahun-tahun, skema jasa pemberitaan dan kliping kegiatan kepala daerah menjadi sumber penghidupan banyak jurnalis daerah — profesi yang umumnya tak memiliki gaji tetap.
Penghapusan mendadak dinilai berisiko mempersempit ruang gerak media lokal.
Keresahan semakin tajam karena program coffee morning Diskominfo — forum dialog rutin antara media dan organisasi perangkat daerah — disebut tak lagi berjalan.
Forum itu sebelumnya menjadi kanal komunikasi penting antara pemerintah dan pers.
Sejumlah wartawan melihat kombinasi kebijakan ini sebagai tanda berubahnya arah hubungan kekuasaan dan media di Labura.
“Kalau komunikasi diputus, kemitraan dipangkas, lalu di mana ruang transparansi?” kata seorang jurnalis lainnya.
Hingga kini, belum ada skema alternatif dari Diskominfo untuk menjaga hubungan dengan media di tengah dalih efisiensi anggaran.
Di sisi lain, keresahan wartawan terus menguat — bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga kekhawatiran menyempitnya akses informasi publik.
Situasi ini menempatkan Pemkab Labura dalam sorotan: apakah efisiensi anggaran berarti meredupkan peran media lokal, atau sekadar fase penataan ulang kebijakan?
Pertanyaan itu kini menggantung — sementara hubungan pemerintah dan wartawan terasa semakin panas.
(SY)*
