BeritaTrend.id|– Jakarta — Fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengindikasikan proyek Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook Kemendikbudristek bukan sekadar program teknologi pendidikan.
Jaksa Penuntut Umum menilai proyek ini diduga dirancang sejak awal untuk mengakomodasi kepentingan bisnis tertentu.
Dalam persidangan Selasa, 27 Januari 2026, JPU Roy Riadi memaparkan rangkaian keterangan saksi dari Google Indonesia, GoTo Group, dan staf khusus menteri yang membuka dugaan adanya kesepakatan nonformal antara Google dan Nadiem Makarim saat menjabat Menteri Pendidikan.
Tujuannya: mendorong penggunaan Chrome OS secara masif di sekolah-sekolah Indonesia, meskipun platform tersebut pernah dinilai gagal pada fase uji coba sebelumnya.
Jaksa menilai pengambilan kebijakan strategis ini menyimpang dari tata kelola pemerintahan.
Pejabat Eselon I dan II Kemendikbudristek serta pakar pendidikan tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
Justru, peran kunci disebut dipegang oleh lingkaran dekat Nadiem yang tidak memiliki kompetensi formal di bidang pendidikan maupun pengadaan barang dan jasa negara.
Indikasi konflik kepentingan semakin menguat ketika jaksa mengaitkan kebijakan tersebut dengan aliran investasi Google ke jaringan perusahaan yang didirikan Nadiem melalui PT AKAB.
Nilai investasi mencapai USD 786 juta. Pada periode yang sama, laporan harta kekayaan menunjukkan lonjakan signifikan nilai aset pribadi Nadiem yang pada 2022 menembus lebih dari Rp5 triliun.
Jaksa juga menyoroti transaksi saham pada 2021, ketika Google melepaskan kepemilikannya untuk kemudian dibeli kembali oleh PT AKAB.
Transaksi ini terjadi berdekatan dengan terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021—regulasi kunci yang menjadi dasar pengadaan Chromebook.
JPU menduga terdapat aliran dana yang tidak tercermin dalam transaksi resmi maupun pelaporan pajak.
Pola pengelolaan aset perusahaan teknologi pun ikut disorot.
Sebanyak 109 miliar lembar saham GoTo dipindahkan ke perusahaan offshore di Kepulauan Cayman, sebelum kemudian dibagikan kepada manajemen dan direksi dalam skema pinjaman.
Jaksa mempertanyakan urgensi penggunaan yurisdiksi bebas pajak, terlebih ketika para mitra pengemudi di lapangan menghadapi tekanan ekonomi berat.
Dari sisi teknis, jaksa menyebut spesifikasi Chromebook disusun langsung oleh pihak Google dan diserahkan kepada tim internal yang dekat dengan Nadiem.
Pejabat Pembuat Komitmen mengakui tidak melakukan survei harga pasar.
Kondisi ini membuka ruang terjadinya mark-up dan pengkondisian pengadaan sejak tahap perencanaan.
Bagi jaksa, rangkaian fakta persidangan ini menunjukkan adanya pola: kebijakan publik disusun di luar mekanisme formal, regulasi diterbitkan beriringan dengan transaksi korporasi, dan pengadaan negara dijalankan tanpa transparansi.
Kejaksaan menyatakan penyidikan akan terus diperluas untuk mengukur kerugian negara dan menelusuri aktor-aktor di balik desain kebijakan tersebut.
