BeritaTrend.id|- Jayawijaya – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Papua Pegunungan.
Langkah ini menjadi komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Rapat monev APBD ini bertujuan memperkuat pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan daerah, serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD,” kata Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Rikie, dalam rapat hybrid dari Baliem Pilamo Hotel, Jayawijaya, Senin (24/11/2025).
Rikie menegaskan pentingnya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Menurutnya, monev dilakukan baik untuk daerah berrealisasi rendah maupun tinggi guna mengidentifikasi kendala serta mendorong adopsi praktik terbaik.
Pada level provinsi, realisasi pendapatan APBD Papua Pegunungan per 24 November 2025 mencapai 78,20 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 72,00 persen.
Pemerintah provinsi menargetkan pendapatan 95,00 persen dan belanja 93,00 persen hingga akhir tahun.
Di tingkat kabupaten, capaian realisasi bervariasi. Kabupaten Jayawijaya mencatat realisasi pendapatan 74,77 persen dan belanja 57,56 persen, sedangkan Lanny Jaya memperoleh pendapatan 75,00 persen dan belanja 74,00 persen.
Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi salah satu yang tinggi dengan realisasi pendapatan 80,73 persen dan belanja 70,92 persen.
Adapun Nduga mencatat pendapatan 72,05 persen dan belanja 76,48 persen, Pegunungan Bintang 77,71 persen dan 67,99 persen, serta Tolikara 74,91 persen dan 59,26 persen.
Di sisi lain, Kabupaten Yalimo melaporkan pendapatan 74,00 persen dan belanja 75,00 persen, sementara Yahukimo meraih pendapatan 81,04 persen dan belanja 76,06 persen.
Acara monev ini dihadiri pejabat Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Keuda, Inspektorat Jenderal, serta jajaran pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten di Papua Pegunungan.
