BeritaTrend.id.|– Jakarta — Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Syafiyah Asfar angkat bicara menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kader partainya, Gubernur Riau Abdul Wahid.
Ais menegaskan, PKB menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan dan menegaskan komitmen partainya terhadap pemberantasan korupsi.
“Sebagai anggota DPP PKB, tentu kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Ais kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).
Menurut Ais, prinsip PKB sudah jelas: pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab di hadapan hukum.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum.
“Saya percaya KPK bekerja secara profesional dan transparan. Kami juga berharap peristiwa ini menjadi refleksi bagi semua pejabat publik agar terus memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah rakyat,” tuturnya.
Lebih jauh, Ais menegaskan bahwa PKB akan terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“PKB akan konsisten dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” ujarnya menegaskan.
Kronologi OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK pada Senin malam (3/11/2025).
Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah juga mengamankan sembilan orang lainnya dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau.
Abdul Wahid merupakan kader PKB yang baru menjabat sebagai Gubernur Riau setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.
Ia memimpin bersama wakilnya SF Harianto, setelah berhasil mengungguli dua pasangan calon lainnya — Syamsuar-Mawardi Saleh dan Nasir-Wardan — dalam Pilgub Riau 2024.
Sejak awal masa jabatannya, Abdul Wahid dikenal aktif turun langsung ke lapangan untuk meninjau pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, hingga sektor pertanian.
Sosoknya sempat menjadi sorotan publik karena mengeluarkan kebijakan wajib pelat nomor BM bagi kendaraan perusahaan yang beroperasi di Riau.
Kebijakan tersebut lahir dari keresahan akan banyaknya kendaraan berat penyebab kerusakan jalan yang membayar pajak di luar daerah.
Abdul Wahid menilai, jika pajak kendaraan masuk ke kas daerah Riau, maka dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak.
Namun, kini perjalanan politiknya harus menghadapi ujian berat setelah KPK mengamankan dirinya dalam OTT yang disebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
PKB Dorong Pemerintahan Bersih
Kasus ini menjadi tamparan bagi PKB yang selama ini berupaya membangun citra sebagai partai yang berpihak pada rakyat dan antikorupsi.
Meski demikian, Ais Syafiyah menilai peristiwa tersebut justru menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen partai terhadap pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
“Ini menjadi pelajaran berharga. Kami tetap percaya bahwa keadilan akan ditegakkan dan kebenaran akan menemukan jalannya,” pungkas Ais.
