BeritaTrend.id.|– Ciputat – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terus memperkuat komitmen dalam mencegah praktik korupsi melalui sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD), dan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025, yang digelar di Puspemkot Tangsel, Selasa (14/10/2025).
Benyamin menjelaskan bahwa terdapat delapan area utama yang menjadi fokus penguatan pencegahan korupsi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan di seluruh tahapan pemerintahan.
“Ini akan menjadi catatan penting bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Benyamin.
Lebih lanjut, Benyamin menekankan bahwa peran Inspektorat harus lebih proaktif, tidak hanya melakukan pemeriksaan setelah kegiatan berlangsung, tetapi juga ikut mengawasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Pengawasan bukan hanya tanggung jawab Inspektorat, tapi juga melekat di setiap perangkat daerah. Mulai dari pengguna anggaran sampai pelaksana di lapangan harus paham fungsi pengawasan sejak awal,” tegasnya.
Selain itu, Benyamin juga menyoroti pentingnya peningkatan skor MCP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), namun ia menegaskan bahwa fokus utama bukan hanya pada angka semata, melainkan pada dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wilayah III Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, memberikan apresiasi atas capaian positif Pemkot Tangsel dalam penerapan delapan area pencegahan korupsi tersebut.
“Kalau tidak salah, Tangsel ini tahun lalu skornya paling tinggi. Saya apresiasi Pak Wali Kota Benyamin yang terus berkomitmen menjalankan pemerintahan yang bersih,” kata Bahtiar.
Ia berharap capaian itu dapat dipertahankan, sekaligus menekankan pentingnya integritas dan kolaborasi antara Pemda dan KPK untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas korupsi.
“Saya harap pencapaian ini jangan hanya fokus pada angka atau skor, tapi betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
