BeritaTrend.id. – Grobogan Sabtu, 19/07/25. — Pemerintah terus membenahi tata kelola distribusi pupuk subsidi agar lebih efisien dan menjangkau petani secara langsung.
Melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permen) Nomor 15 Tahun 2025, skema distribusi pupuk kini disederhanakan: dari sebelumnya berhenti di gudang pengecer, kini langsung ke tangan petani atau kelompok tani.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam mempercepat penebusan pupuk dan memperluas akses bagi petani.
Dengan sistem yang lebih ringkas, pupuk subsidi dipastikan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna.
Pemerintah meyakini kebijakan ini akan mendorong produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Di lapangan, kolaborasi lintas lembaga turut memperkuat upaya swasembada pangan.
Penanaman Jagung Serentak yang digelar di Desa Selojari, Grobogan, Jawa Tengah, menjadi contoh nyata sinergi antara Kementerian Pertanian, POLRI, dan DPR RI.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman,Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin hadir langsung menanam jagung di lahan perhutanan sosial seluas 74 hektare—bagian dari 207 hektare lahan produktif yang disiapkan.
Hasilnya mulai terlihat. Produksi jagung nasional naik 9,2 persen pada periode Januari–Juli 2025 dibanding tahun sebelumnya.
Kementerian Pertanian juga terus mengakselerasi program strategis seperti cetak sawah, pompanisasi, dan penyediaan sarana produksi, dengan dukungan pengawalan TNI dan POLRI di lapangan.
Di sisi lain, ketersediaan beras nasional berada di titik aman. Gudang Bulog mencatat stok sebesar 4,2 juta ton—angka tertinggi sepanjang sejarah.
Pemerintah pun mempercepat penyaluran bantuan sosial dan beras SPHP ke masyarakat guna menjaga stabilitas harga di tengah tekanan pasar.
Untuk menghindari praktik curang, pengawasan diperketat.
Satgas Pangan bersama aparat penegak hukum langsung menindak pelanggaran manipulasi mutu dan harga beras di sejumlah daerah.
Pemerintah menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku yang merugikan konsumen.
Sebagai langkah edukatif, masyarakat juga diajak menjadi konsumen cerdas.
Pemerintah menegaskan bahwa mutu beras tidak ditentukan oleh harga semata.
Ada standar resmi yang membedakan beras medium dan premium—mulai dari derajat sosoh, kadar air, hingga jumlah butir patah.
Edukasi ini penting agar masyarakat memilih beras dengan kualitas sesuai kebutuhan.
Dengan distribusi pupuk yang semakin efisien, produksi jagung yang meningkat, serta stok beras yang terjaga, pemerintah optimistis target swasembada pangan nasional bisa dicapai.
Upaya bersama ini adalah fondasi kokoh bagi ketahanan pangan Indonesia yang berkeadilan.
