BeritaTrend.id. – Jakarta, – Sebuah video pendek yang viral di platform Instagram melalui tautan https://www.instagram.com/reel/DJjUHQqTf-R/ menuai perhatian publik.
Video tersebut menampilkan situasi lapangan yang menyiratkan permainan tidak sehat dalam pengurusan tanah.
Menanggapi hal tersebut, IrJend. Pol. (Purn.) Adv. Dr. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H., menyampaikan pandangannya secara bijak.
“Ya, konten ini baik sebagai peringatan kepada masyarakat untuk bersikap hati-hati dan waspada terhadap permainan petugas di lapangan,” ujar Ronny Sompie saat ditanya beritatrend.id, Selasa, 13/05/25.
Namun, ia juga menyoroti kurangnya unsur sosialisasi dalam video tersebut, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat awam terkait isu pertanahan.
Menurutnya, peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) menjadi penting dalam mendukung program digitalisasi pertanahan yang dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN.
Diseminasi kebijakan secara positif dapat menciptakan suasana aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin mensertifikatkan tanah mereka secara digital.
Ronny menjabarkan, tujuan utama dari digitalisasi pertanahan meliputi:
- Meningkatkan efisiensi dan transparansi, mempersingkat proses birokrasi.
- Mengurangi konflik dan sengketa tanah, lewat data yang lebih akurat.
- Meningkatkan nilai ekonomi tanah, dengan akses informasi lebih cepat.
- Mendukung pembangunan infrastruktur, melalui pemetaan lahan digital.
Namun ia juga mengingatkan risiko yang perlu diwaspadai:
- Ketergantungan pada teknologi
- Kesalahan data akibat kurangnya verifikasi
- Kurangnya pemahaman masyarakat
- Potensi penyalahgunaan oleh mafia tanah
“Jika rakyat tidak memahami atau tidak melakukannya, risiko seperti kehilangan hak atas tanah, kesulitan mengurus sertifikat, atau ketergantungan pada calo sangat mungkin terjadi,” tegas Ronny.
Langkah preventif yang disarankan Ronny Sompie:
- Edukasi dan pelatihan masif kepada masyarakat
- Pengawasan ketat oleh pemerintah
- Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses
- Memberikan waktu adaptasi yang cukup sebelum penerapan penuh digitalisasi
Pernyataan ini menjadi pengingat penting agar kebijakan yang bertujuan mulia tidak menjadi bumerang bagi rakyat.
Peran lintas sektor, terutama pemerintah pusat dan daerah, serta literasi publik menjadi kunci keberhasilan digitalisasi pertanahan nasional.
