BeritaTrend.id. – Jakarta Rabu, 30 April 2025 — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan usulan yang mengejutkan namun membakar semangat: kenaikan tunjangan khusus bagi prajurit TNI yang bertugas di Provinsi Papua hingga 60-65 persen.
Usulan ini disampaikan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/4).
“Ini bukan soal angka semata, ini soal penghargaan atas dedikasi luar biasa prajurit kita di lapangan,” ujar Sjafrie penuh semangat.
Ia menekankan bahwa sejak 2002 hingga 2024, tunjangan ini tidak pernah mengalami kenaikan, padahal tekanan inflasi dan fluktuasi nilai tukar terus menggerus daya beli para prajurit.
“Inflasi naik turun, dolar juga begitu. Tapi tunjangan? Diam di tempat. Hebatnya, moril prajurit kita tetap tinggi,” katanya, memberikan pujian terhadap ketangguhan TNI.
Tunjangan Operasi Bisa Naik 100 Persen
Tak hanya fokus di Papua, Sjafrie juga mengusulkan kenaikan tunjangan operasi hingga 75 persen bagi prajurit yang bertugas di daerah rawan dan terluar. Bahkan, menurutnya, jika memungkinkan, angka ini bisa melonjak hingga 100 persen. Usulan ini saat ini sedang dalam tahap administrasi untuk dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Lebih dari Sekadar Gaji, Ini Tentang Tabungan dan Masa Depan
Sjafrie, yang pernah merasakan kerasnya tugas di daerah operasi saat masih aktif berdinas, menyoroti betapa pentingnya tunjangan ini bagi kesejahteraan prajurit.
“Dulu, kami justru semangat ditugaskan di daerah operasi. Karena selain kehormatan, ada tambahan untuk tabungan. Gaji habis buat kebutuhan rumah, tapi tunjangan? Itu buat masa depan,” ungkapnya.
Usulan ini menunjukkan arah kebijakan pertahanan yang tidak hanya fokus pada kekuatan militer, tetapi juga pada aspek kesejahteraan dan kemanusiaan bagi para penjaga NKRI.
TNI Bertugas, Negara Menghargai
Dengan usulan ini, publik berharap agar pemerintah dan DPR segera menindaklanjuti langkah progresif ini.
Mengingat beban tugas dan risiko yang diemban prajurit, terutama di daerah seperti Papua dan wilayah perbatasan, sudah waktunya negara hadir lebih konkret dalam bentuk penghargaan finansial yang layak.
Jika disetujui, kebijakan ini bukan hanya menaikkan tunjangan, tetapi juga semangat nasionalisme dan kebanggaan prajurit dalam menjalankan tugas.
