BeritaTrend.id|– Jakarta. – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak dengan memobilisasi ribuan relawan tenaga medis di tiga provinsi.
Berdasarkan data , total relawan yang diterjunkan mencapai 6.525 orang. Rinciannya, 5.734 relawan ditempatkan di Aceh, 286 orang di Sumatera Utara, dan 505 orang di Sumatera Barat.
Di Aceh, penguatan layanan dilakukan melalui skema Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK).
Sebanyak 1.792 relawan telah diberangkatkan dalam lima gelombang untuk menjangkau daerah terpencil, pos pengungsian, serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang terdampak.
Penugasan difokuskan di lima kabupaten dengan akses terbatas, yakni , , , , dan.
Kehadiran relawan menjadi tumpuan agar layanan kesehatan dasar tetap berjalan selama proses rehabilitasi berlangsung.
Sebanyak 171 relawan TCK gelombang kelima mulai bertugas sejak 15 Februari 2026 hingga 28 Februari 2026.
Mereka difokuskan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer dan mendukung operasional fasilitas kesehatan terdampak.
Satgas PRR juga mencatat perkembangan pemulihan fasilitas kesehatan.
Hingga 26 Februari 2026, sebanyak 414 fasilitas kesehatan di tiga provinsi terdampak telah kembali berfungsi, terdiri atas 146 unit di Aceh, 119 unit di Sumatera Utara, dan 149 unit di Sumatera Barat.
Dua puskesmas di Aceh yang sebelumnya melayani pasien di luar gedung akibat kerusakan kini telah menempati bangunan modular.
Keduanya adalah dan . Bangunan modular tersebut diresmikan pada 13 Februari 2026, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat dapat kembali berjalan lebih optimal.
Menteri Kesehatan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Ia mengapresiasi dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan fasilitas kesehatan secara cepat agar layanan publik segera pulih.
Pemulihan layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi, seiring upaya pemerintah memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh akses layanan dasar secara berkelanjutan.
