BeritaTrend.id|– Jakarta, – Persidangan dugaan korupsi tata kelola di tubuh Pertamina periode 2019–2023 kembali memunculkan perdebatan krusial.
Dalam sidang yang digelar Rabu, 15 April 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, kubu terdakwa menghadirkan dua ahli yang justru membuka ruang tafsir baru terkait status keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Tim penasihat hukum yang terdiri dari Hasto Wibowo, Toto Nugroho, Dwi Sudarsono, Hanung Budya Yuktyanta, dan Martin Haendra Nata menghadirkan ahli administrasi dan keuangan negara Yuli Hernawati serta ahli hukum pidana Alexander Marwata sebagai saksi meringankan.
Tafsir Krusial: Kekayaan BUMN Bukan Keuangan Negara?
Dalam keterangannya, Yuli Hernawati menyampaikan pandangan yang langsung menjadi sorotan: kekayaan BUMN tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai keuangan negara.
Pernyataan ini berpotensi menggoyahkan konstruksi dakwaan yang selama ini dibangun oleh jaksa.
Pandangan tersebut langsung menuai respons keras dari Jaksa Penuntut Umum Nasrullah Syam.
Ia menilai keterangan ahli tersebut bertolak belakang dengan pendapat para ahli yang sebelumnya dihadirkan jaksa (a charge), yang menegaskan bahwa pengelolaan dana BUMN tetap berada dalam ranah keuangan negara.
“Ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif yang cukup tajam,” ujar Nasrullah di hadapan persidangan.
Strategi Pembelaan atau Upaya Mengaburkan Fakta?
Menurut jaksa, kehadiran ahli a de charge merupakan bagian dari strategi pembelaan terdakwa.
Namun, Nasrullah menilai argumentasi tersebut tidak hanya berbeda, tetapi juga berseberangan dengan bukti-bukti yang telah dipaparkan dalam sidang sebelumnya.
Ia menegaskan, dalil yang menyatakan kekayaan BUMN bukan keuangan negara berpotensi melemahkan unsur pidana dalam perkara korupsi—khususnya terkait kerugian negara sebagai elemen utama.
“Argumen ini tidak selaras dengan fakta persidangan maupun konstruksi dakwaan yang telah kami susun,” kata Nasrullah.
Celah Hukum yang Diperebutkan
Perdebatan mengenai status keuangan BUMN bukan isu baru dalam praktik hukum di Indonesia.
Namun, dalam konteks perkara ini, tafsir tersebut menjadi sangat menentukan: apakah tindakan para terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau justru masuk dalam ranah bisnis korporasi biasa.
Ahli hukum pidana Alexander Marwata dalam keterangannya turut menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan korporasi dan risiko bisnis.
Meski demikian, jaksa tetap berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dilepaskan dari kerugian negara yang nyata.
Menanti Sikap Majelis Hakim
Dengan munculnya dua pandangan yang saling bertolak belakang antara ahli jaksa dan ahli terdakwa, sorotan kini tertuju pada majelis hakim.
Putusan akhir nantinya akan sangat bergantung pada bagaimana hakim menilai konstruksi hukum terkait posisi keuangan BUMN dalam perkara ini.
Sidang lanjutan diperkirakan masih akan menghadirkan dinamika baru, termasuk kemungkinan pendalaman terhadap aspek hukum administrasi negara dan pidana korupsi.
